Dana Bantuan Untuk Siapa?
Pendidikan May 17th, 2008Minggu lalu sekolah saya direpotkan oleh urusan yang berbau dana bantuan. Dana bantuan ini (katanya) akan diberikan kepada sekolah yang dianggap layak untuk mendapatkan sertifikat SSN (Sekolah Standar Nasional). Tentunya berbagai persyaratan harus dipenuhi sekolah yang bersangkutan. Apa saja persyaratannya? Hm, macam-macam. Maka sibuklah sekolah kami mendata, tidak saja SDM berikut berbagai sertifikat yang dimiliki, infrastruktur dan sebagainya.
Sekolah kami adalah sekolah dengan kondisi fisik yang tidak terlalu bagus. Ruang-ruang kelas tempat murid belajar banyak yang dindingnya kropos, lembab dan berjamur. Lampu penerangan pun menurut saya tidak cukup memadai untuk murid belajar. Bahkan ada satu ruang kelas yang keadaannya cukup parah. Terletak di belakang dan cukup terasing dari ruang kelas lain. Bocor jika hujan dan suasana yang pengap. Saya sendiri sebenarnya tidak tahan untuk berada di ruangan tersebut. Untuk lab komputer sendiri kondisinya tidak jauh berbeda. Bahkan pernah ketika saya mengajar dan hujan turun cukup lebat, air pun turun membasahi monitor dan mouse di salah satu tempat. Saat itu kami cepat-cepat memindahkan komputer. Walaupun akhirnya air menggenangi lantai lab juga. Alhamdulillah tidak sampai parah sih. Tapi cukup mengganggu kegiatan belajar. Dampaknya tentu saja ada, rusaknya perangkat komputer.
Ini adalah gambaran keadaan sebuah sekolah, yang terletak di tengah kota. Saya yakin masih banyak sekolah yang kondisinya seperti di atas, bahkan mungkin lebih parah lagi. Dengan situasi seperti di atas, masih mungkin layakkah sekolah kami mendapatkan sertifikat SSN? Tentu saja Anda tahu jawabannya.
Dan sekolah kami memutuskan untuk mengisi data tersebut apa adanya. Mungkin sebuah angan-angan bagi sekolah ini untuk sekedar mendapatkan dana bantuan tersebut. Sedangkan di tempat lain, sekolah yang memiliki predikat SSN kembali mendapatkan dana bantuan tersebut. Sekolah yang secara fisik jauh lebih baik. Tentu saja tidak heran jika melahirkan murid-murid yang dalam penilaian angka juga baik apalagi didukung dengan kualitas input yang sama baiknya. Tapi, apakah itu berarti yang tidak masuk dalam kategori tersebut tidak pantas mendapatkan bantuan? Bukankah semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama baiknya? Tanpa ada suatu perbedaan?
Tidak ingin protes, tapi hanya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, bantuan itu sesungguhnya untuk siapa? Hanya untuk sebuah kalangan dengan sebutan ‘sekolah unggulan’? Begitu pentingkah kata itu? Sehingga berduyun-duyun orang menggelontorkan dana nya ke sana dan melupakan bahwa mungkin saja ada anak-anak yang berpotensi unggul di tempat yang tidak berkilauan. Tapi sayangnya, cahayanya lenyap sebelum sempat bersinar.
Baca juga artikel ini.


May 17th, 2008 at 19:00
iya ini saya pernah dengar cerita saudara sendiri, yang anaknya sekolah di salah satu SD banyak gaya di jakarta! Bayar sekolah jadi sangat murah… Kelas ber AC…
YANG BENAR SAJA!!!
May 18th, 2008 at 05:24
Koq jadi seperti paradoks ayam dan telur yah. Untuk bisa jadi sekolah unggulan perlu dana, dan untuk dapat dananya harus jadi sekolah unggulan dulu. Wah…
May 19th, 2008 at 15:08
bu enggar, karya tulisnya dah saya kirim via email,…(ke emailyg prtama kali ibu,nyapa saya
)
May 19th, 2008 at 15:54
Nata:

Dhani: Ya, sangat disayangkan
Dian: Ok Dian, sudah Ibu terima. Thanks ya.
May 23rd, 2008 at 03:26
Boasa aja tu di negara paradox ini … selama pendidikan tidak diurus dengan benara, masih oleh orang yang tidak paham, pendidikan akan tetap menjadi korban. Kebijakan ngawur adalah milik pebijak yang ngak paham.
May 23rd, 2008 at 18:27
halo mba enggar. salam kenal…
sedikit berkomentar, untuk jadi sekolah unggulan sebenarnya perlu tekad dan komitmen dari pengajarnya untuk menjadikan sekolahnya unggulan. ini terjadi di smaku. kami sekolah dengan sarana prasarana yang kurang memadai. tapi sekolahku selalu menjadi sekolah favorit karena dengan input yang rata2, tapi bisa menghasilkan output yang unggulan. bahkan pernah kami melampaui sekolah yang input dan ouputnya unggulan.
untuk dana, sebenarnya perlu tekad dan komitmen dari guru juga. di smpku, memang saat ini sekolah tersebut menjadi ssi (sekolah berstandar internasional). tapi percaya apa nggak, untuk ngebangun sekolahnya, nggak sedikit pun minta uang ke pemda. tapi berusaha ke perusahaan2 dengan menyodorkan bahwa sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang baik. dan alhamdulillah smpku sekarang udah punya bangunan yang paling baik di kotanya.
May 24th, 2008 at 04:01
Membaca artikel di Kompas 23 Mei kemarin, dgn judul “Pendidikan Dijadikan Komoditas…”, jangan heran kalau di negeri ini beberapa sekolah dipoles sedemikian hebat sehingga bisa dibangga-banggakan oleh para pejabat di bidang pendidikan sebagai keberhasilan dunia pendidikan Indonesia. Wah…pasti rakyat berdecak kagum melihat kemenangan tim olimpiade fisika, olimpiade komputer, dll. Padahal yang hebat kan ya cuma segelintir orang. SBI, SSN, Sekolah Bilingual, UAN, UASBN, semuanya serba keren…! Memang bagus sih program-program seperti itu…kalau pendidikannya sudah merata. Kalau fasilitasnya saja belum merata…bagaimana bisa bicara soal mutu? Duh…kasihan bangsa ini. BTW…anak saya pernah terima dana BOS dari sekolahnya… (duh malunya, memangnya sudah nggak sanggup bayar SPP ya?). Untung cuma sekali saja terimanya. Sekarang sudah nggak lagi. Kok jadi ngelantur ya Bu Enggar? Sukses buat Ibu deh. Kemarin ke kantor ya? Saya lagi liburan Bu.
May 24th, 2008 at 08:30
Yudha:
.
Itu betul, Yudha. Namun untuk beberapa kasus persoalannya tidak semudah itu juga. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk komitmen terutama dari staf pengajar, saya setuju. Masalahnya adalah, hm, nanti saya jadikan tulisan tersendiri aja ya. Bisa agak panjang nih
Pak Joko:
Iya tuh, Pak. Pendidikan di negeri ini memang belum merata. Btw, kemarin saya iseng nengok ke ruangan Bapak, tapi ternyata Bapak tidak ada. Ternyata, liburan toh?